PRESS RELEASE
STRATEGI DAN TANTANGAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI SEKTOR PRIVAT DAN PUBLIK
Depok, 19 Maret 2013. Satu persembahan dari Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi FEUI (PPIA) open house dalam rangka penerimaan mahasiswa semester Gasal 2013/2014, yaitu Free Seminar dengan tema “Strategi dan Tantangan Penerapan Good Governance di Sektor Privat dan Publik”. Dipandu oleh Ibu Hilda Rossieta, Ph.D (Ketua Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi FEUI) selaku moderator, seminar tersebut menghadirkan para pakar dari kalangan praktisi dan akademisi sebagai berikut: (i) Prof. Dr. Sidharta Utama Ketua Indonesian Institute for Corporate Directorship (IIDC) dan Guru Besar FEUI; (ii) Dr. Bonardo Hutauruk, AK, MM. (Direktur Pengawasan Bidang Polsoskam Lainnya pada Deputi Polsoskam BPKP); (iii) Dr. H.Cris Kuntadi, SE, MM, CPA, Ak. (Kepala Pusdiklat BPK RI); dan (iv) Dr. Untoro, M.Sc, Ak. (Deputi Direktur Bank Indonesia dan Alumni PPIA FEUI).
Mewakili pandangan sektor swasta, dalam paparan Prof. Dr. Sidharta Utama dengan tema “Key Issues and Challenges for Corporate Governance Reform in Indonesia” dikatakan bahwa dalam hal praktik Corporate Governance, saat ini Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara Asia lainnya. Diperlukan lingkungan Public Governance yang kondusif agar praktik Good Corporate Governance (GCG) dapat dijalankan secara efektif, yaitu: (i) clean government tanpa praktek korupsi pada fungsi eksekutif, yudikatif, legislatif dan polisi; (ii) tersedia akses yang cukup untuk keadilan sipil; (iii) penegakan hukum yang efektif. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, menegakkan Good Public Governance (GPG) sebagai prasyarat terlaksananya GCG merupakan tantangan yang berat. Oleh karena itu, khusus bagi perusahaan terbuka milik publik, efektifitas pelaksanaan peraturan dan kewenangan di bidang Pasar Modal menjadi sangat penting bagi terlaksananya GCG. Perlu dipastikan bahwa semua pihak dalam pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan anggota DPR, memahami bahwa praktik GCG tidak hanya bermanfaat bagi pemegang saham, tetapi juga bagi masyarakat luas.
Dari sudut pandang sektor perbankan, Dr. Untoro membahas tema ”Strategi dan Tantangan dalam Meningkatkan Kualitas Penerapan Good Corporate Governance di Perbankan Indonesia” yang fokus pada 4 isu, yaitu: (i) why banks are special?; (ii) the principal-agent problem – corporate governance of bank; (iii) key areas of failure of corporate governance in banks; (iv) some of the factors and constraints in building GCG. Sebagai pengawas perbankan dimasa lalu, Bank Indonesia mengacu pada standar internasional seperti 25 Basel Core Principles (BCP) yang mensyaratkan aspek penerapan GCG dan aspek risk management dalam membangun sistem keuangan yang sehat. Penggunaan kedua aspek tersebut sebagai komponen utama dalam penilaian kinerja bank merupakan salah satu strategi penerapan GCG dalam perbankan di Indonesia. Sedangkan untuk menghadapi tantangan, diperlukan upaya-upaya untuk menumbuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, pelaku ekonomi serta masyarakat luas, sehingga GCG dan manajemen risiko diadopsi menjadi budaya suatu perusahaan atau institusi publik.
Mewakili sudut pandang sektor publik, Dr. H. Cris Kuntadi menyampaikan tema “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Sistem Kendali Kecurangan (Fraud Control System)”. Sesuai dengan peran BPK sebagai auditor pemerintah, Dr. Kuntadi menyampaikan perkembangan terbaru terkait peran BPK tersebut, yaitu peluncuran “Sistem Kendali Kecurangan” yang disingkat menjadi “Sikencur”. Sikencur merupakan rangkaian proses dan kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan dan manajemen entitas untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan sistem pengendalian internal. Adapun tujuan Sikencur adalah : (i) menjaga integritas dalam persfektif personal dan institusional BPK; (ii) melindungi dan mengamankan keuangan negara yang pengelolaan dan tanggung jawabnya ada pada BPK. Penerapan perangkat Sikencur terbukti berhasil mengurangi risiko kecurangan. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dan akan dilakukan BPK, antara lain: (i) menyusun Pedoman Implementasi Sikencur; (ii) mengkaji pengendalian kecurangan dalam bentuk FGD dengan beberapa entitas Pemerintahan (Ditlitbang); (iii) mengadakan studi banding desain dan implementasi Sikencur; (iv) menyelenggarakan training fraud awareness bagi pemeriksa; (v) menerapkan beberapa praktik kendali kecurangan di Pusdiklat (perjalanan dinas, pemaketan PBJ, e-procurement,)
Sudut pandang lain dari saktor publik diwakili oleh Dr. Bonardo yang menyampaikan topik “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Menuju Good Governance”. Dalam konteks Public Governance, SPIP diperlukan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dukungan SPIP yg kuat akan mendorong dihasilkannya Laporan Keuangan yang berkualitas tinggi dan bebas dari salah saji . Hal ini terkait dengan dampak penerapan SPIP yang menghasilkan: (i) sistem pencatatan/akuntansi yang baik; (ii) sistem pelaporan yang baik; (iii) sistem pencatatan aset yang baik sehingga keamanan aset yang dimiliki oleh SATKER, dapat dilindungi dari kemungkinan kehilangan/ kerusakan/kecurian; dan (iv) sistem review internal atas laporan keuangan oleh fungsi pengawasan intern.
Penerimaan Mahasiswa Baru Pendaftaran Online Melalui http://www.penerimaan.ui.ac.id Gelombang I : 18 Februari – 4 April 2013 Gelombang II : 6 Mei – 7 Juni 2013 Informasi Lebih Lanjut untuk Open House & Pendaftaran Mahasiswa Baru : Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi (PPIA FEUI) Gedung Pasacasarjana FEUI Depok, Kampus UI Depok 16424 Telp. 021-78880746/47, 7270146, HP 081380003594 Fax. 021-78880745